Breaking News
Home » Wahana » Perundungan adalah salah pemerintah

Perundungan adalah salah pemerintah

“Di tempat yang penduduknya tidak bertambah, dikatakan sensus tahun-tahun sebelumnya tidak akurat. Di tempat yang pajaknya tidak meningkat, dikatakan keadaan ini pasti disebabkan oleh perlunya merendahkan pajak untuk mendorong pertanian, yang pada akhirnya dengan kata lain, jika penulis laporan itu pensiun dari tugasnya pasti akan menghasilkan harta karun tak ternilai. Di tempat berlangsungnya kerusuhan yang tidak bisa ditutup-tutupi, dikatakan bahwa itu dilakukan oleh beberapa penjahat, dan tidak perlu dikhawatirkan lagi pada masa mendatang karena pada umumnya orang merasa puas. Di tempat kemiskinan atau bencana kelaparan menciutkan jumlah penduduk, ini dikatakan sebagai akibat paceklik, kekeringan, hujan, atau sesuatu yang lain, dan TIDAK PERNAH KARENA SALAH PEMERINTAHAN.”

Ungkapan di atas merupakan kutipan dari buku “max havelaar” karya multatuli. Dari situ sudah cukup terlihat bahwa Multatuli seorang penulis besar yang namanya masyhur dan melegenda tersebut ingin memberitahu bahwa Pemerintah juga layak untuk disalahkan.

Belakangan di Indonesia, negeri yang katanya ‘makmur dan kaya raya’ ini sedang dilanda kegaduhan perihal perundungan atau yang lebih lebih terkenal sebagai bullying. Sebuah hal yang sebenernya tidak lumrah terjadi di negara yang terkenal paling ramah ini, apalagi di Indonesia ada program wajib belajar yang semestinya menjadi wadah untuk mendidik putra-putri bangsa untuk mampu memanusiakan manusia. Namun kenyataanya justru berbanding terbalik, di range usia anak sekolahan saja data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukan bahwa baik jumlah pelaku maupun jumlah korban di 6 wilayah semakin tahun semakin relatif meningkat.

*2011 pelaku berjumlah 61 korban berjumlah 129
*2012 pelaku berjumlah 64 korban berjumah 73
*2013 pelaku berjumlah 97 korban berjumlah 289
*2014 pelaku berjumlah 132 korban berjumlah 314
*2015 pelaku berjumlah 103 korban berjumlah 255
*2016 pelaku berjumlah 85 korban berjumlah 121

Besarnya angka ini tentu saja hal yang mengkhawatirkan apalagi kalau kita menyadari kalau Ini baru yang terekap oleh data, bisa saja meningkat besar jika ditambah yang tidak direkap.

Polemik Jejaring Sosial

Kecanggihan teknologi dan ramainya media sosial yang semakin meningkat yang sudah sepatutnya membantu mempermudah komunikasi dan mendekatkan yang jauh justru malah membuat arena baru untuk melakukan perundungan, Sudah bukan rahasia lagi bahwa orang Indonesia aktif sekali menggunakan jejaring sosial. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Michael Sadowski (pendiri Brand24) untuk Socialmemos, Indonesia merupakan pengguna Twitter urutan kelima di dunia dan Jakarta merupakan kota dengan jumlah pengguna Facebook urutan kedua di dunia. Fakta yang lain adalah:

• Ada 1.3 juta pengguna Linkedin di Indonesia.
• Lebih dari 11 juta pengguna Facebook merupakan warga Jakarta.
• Ada 29 juta warga Indonesia yang memiliki akun Twitter.
• Warga Jakarta memposting 2.4% dari 10.6 milliar tweet di seluruh dunia.

Namun besarnya keaktifan jejaring social di Indonesia ini tidak diikuti dengan meningkatnya minat baca, Data dari The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), budaya membcaca masyarakat Indonesia berada diperingkat terendah di antara 52 negara di Asia, bahkan UNESCO melaporkan pada tahun 2012 kemampuan membaca rata-rata anak indonesia 0,001 % Artinya dari 1000 anak Indonesia, hanya satu anak yang mampu menghabiskan satu buku dalam setahun.

Tentu dari sini timbul pertanyaan bagaimana kualitas postingan-postingan yang dibuat masyarakat Indonesia, setelah ditelusuri Berdasarkan survei IPSOS sebuah lembaga riset independen yang dikelola oleh profesional di 24 Negara termasuk Indonesia, didapati bahwa, satu dari sepuluh atau sekitar 12% orang tua melaporkan bahwa anak mereka mengalami bullying, sekitar 60% menyatakan alat yang digunakan ialah Facebook. Artinya, masyarakat Indonesia belum terdidik bagaimana cara menggunakan jejaring sosial sebagai mana mestinya jejaring sosial, padahal seperti yang kita tahu salah satu kewajiban pemerintah adalah mendidik warganya. Apalagi sudah tertuang dalam konstitusi sebagaimana tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mencurigai Pemerintah

Zaman terus bergerak dan menuntut perkembangan di setiap sistemnya, termasuk terhadap sistem pendidikan, Perubahan kurikulum di Indonesia yang sudah 72 tahun merdeka ini  kerap terjadi, hampir setiap ganti pemerintahan, ganti menteri, ganti pula kebijakan tentang pendidikan. Terhitung  sudah hampir 10 kali terjadi perubahan. Sebelum akhirnya sampai pada Kurikulum 2013 yang pupuler sekarang ini. Sejarah kurikulum di Indonesia dimulai dari Rentjana Pelajaran Terurai 1957, Rentjana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 alias Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum 2006 yang dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan kini Kurikulum 2013.

Namun kenyataanya, perubahan kurikulum oleh pemerintah ini  tidak membuat sistem pendidikan  Indonesia mampu membangun manusianya, apalagi jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan menurut Tan Malaka  “Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan”. Maka dengan melihat data perundungan diatas dapat disimpulkan bahwa; walaupun sistem pendidikan berganti-ganti pemerintah telah gagal membawa pendidikan mencapai tujuannya karena belum mampu memperhalus perasaan ataupun memanusiakan manusianya.

Walaupun sistem pendidikan berganti-ganti pemerintah telah gagal membawa pendidikan mencapai tujuannya karena belum mampu memperhalus perasaan ataupun memanusiakan manusianya.

Dari sini wajar jika masyarakat Indonesia  mempertanyakan untuk apa sistem pendidikan terus menerus diganti jika nyatanya gagal memanusiakan manusia, jangan jangan gonta-ganti sistem pendidikan ini tidak berdasarkan kebutuhan zaman? Jangan jangan gonta-ganti sistem pendidikan ini tidak dilandasi sebuah komunikasi antara pemerintah sebelumnya dengan pemerintah yang dilantik?  Jangan-jangan  gonta ganti sistem pendidikan ini hanya proyek berbuntut kepentingan? Pemerintah sangat layak disalahkan.

About Badru Zaman

x

Check Also

Tensi

Adanya dinamika masyarakat Indonesia merupakan indikator kedewasaan bangsa ini ditengah-tengah kehidupan demokrasi. Kehidupan berdemokrasi tak ...