Latest
Home » Wahana » Penyesuaian Teori Adam Smith Terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi

Penyesuaian Teori Adam Smith Terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi

Pandangan Adam Smith

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, atau yang biasa disingkat “The Wealth of Nation” adalah buku terkenal oleh Adam Smith yang berisi tentang ide-ide ekonomi yang sekarang dikenal sebagai ekonomi klasik. (Becker, 2007).

Pembahasan Smith lebih banyak bersifat mikro dengan penekanan pada penentuan harga yang dilakukan dengan pendekakatan deduktif beserta dengan penjelasan historisnya. Smith berpandangan optimis tentang masa depan dunia. Fokus utamanya adalah peningkatan individu melalui kesederhanaan dan prilaku yang baik, menabung dan berinvestasi, perdagangan dan divisi kerja, pendidikan dan pembentukan kapital, serta pembuatan teknologi baru. Smith lebih tertarik untuk meningkatkan kemakmuran ketimbang membagi-bagi kemakmuran (Becker, 2007).

Secara umum, Adam Smith memaknai teorinya termasuk dalam madzhab Laissez-faire sebuah doktrin ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. “ In economics, Laissez-faire means allowing industry to be free of government restriction, especially restrictions in the formof tariffs and government monopolies.” Adam Smith memandang produksi dan perdagangan sebagai kunci untuk membuka kemakmuran. Agar produksi dan perdagangan maksimal dan menghasilkan kekayaan universal, Smith menganjurkan pemerintah memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat dalam bingkai perdagangan bebas baik dalam ruang lingkup domestik maupun internasional (Skousen, 2005).

Dalam bukunya The Wealth of Nations, Smith juga mendukung prinsip “kebebasan alamiah”, yakni setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa campur tangan pemerintah. Ini mengandung pengertian negara tidak boleh campur tangan dalam perpindahan dan perputaran aliran modal, uang, barang, dan tenaga kerja. Lebih lanjut, Smith juga sependapat bahwa pada dasarnya tindak laku manusia berasal pada kepentingan sendiri (self-interest) bukan belas kasian ataupun perikemanusiaan (Deliarnov, 2010).

Kesimpulan bahwa Adam Smith sebagai Bapak ekonomi modern dengan teori klasiknya memiliki pandangan-pandangan baru yang pada masanya merupakan tahap awal revolusi industri. Pembahasannya terentang dari teori ongkos produksi, upah, laba, sewa, serta teori pembangunan yang turut memperhitungkan nilai pembagian kerja dan akumulasi modal. Landasan pandangan ekonomi kalsik adalah kepentingan pribadi (self-interest) dengan kemerdekan alamiah, sehingga setiap orang dengan tepat mengetahui apa yang perlu dan menguntungkan bagi dirinya. Bila dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran paham sebelumnya, Smith juga menantang pandangan kaum Merkantilis yang menyatakan bahwa kekayaan itu terdiri dari uang dan logam-logam mulia.

Menurut Smith, perdagangan internasional bukan semata-mata untuk mendapatkan logam-logam mulia tetapi untuk pertukaran komoditi yang diperlukan, memperluas pasar dan hal ini yang akan meningkatkan pembagian kerja.

Kebijakan Jokowi terhadap perekonomian Indonesia

Awal kampanye Jokowi mengusung slogan yang menarik, Revolusi Mental. Slogan tersebut memberikan kesan bahwa Indonesia membutuhkan perubahan mendasar pada mental dan mainset pemikiran kedepan menuju indonesia baru. Hal ini serupa pada Teori Adam Smith tentang Fokus utama peningkatan individu. Adam Smith menjelaskan Peningkatan yang dimaksud adalah kesederhanaan dan prilaku yang baik, menabung dan berinvestasi, perdagangan dan divisi kerja, pendidikan, serta pembuatan teknologi baru. Namun apa yang dimaksudkan Jokowi tentang revolusi mental masih belum ada kejelasan. Kemungkinan Jokowi hendak membuat suatu pola masyarakat yang siap dengan kebijakan-kebijakan yang akan ia usung.

Jokowi membuat perubahan-perubahan yang mendasar pada ekonomi indonesia lewat paket kebijakan ekonominya yang sampai nomor tujuh hingga sekarang. Dalam paket-paket kebijakannya, ia lebih memberikan kejelasan haluan kearah ekonomi klasik, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith. Tetapi, Jokowi juga mengarahkan pada asas dimana perdagangan ekspor ditingkatkan dan impor ditekankan. Jokowi juga melakukan intervensi dalam arus modal rakyat lewat kebijakannya memberikan insentif dana KUR rendah bunga. Meskipun intervensi tersebut tampak menguatkan UMK dimana fokus mikro juga diusung oleh Adam Smith. Tampak disini bahwa negara berperan sebagai Investor bagi UMK dengan politik bunga rendah.

Paket kebijakan kearah produksi dan distribusi.

Adam Smith memandang produksi dan perdagangan sebagai kunci untuk membuka kemakmuran. Agar produksi dan perdagangan maksimal dan menghasilkan kekayaan universal, Smith menganjurkan pemerintah memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat dalam bingkai perdagangan bebas baik dalam ruang lingkup domestik maupun internasional. Hal tersebut mencakup negara tidak boleh campur tangan dalam perpindahan dan perputaran aliran modal, uang, barang, dan tenaga kerja.

Paket kebijakan Ekonomi Jilid I memberikan regulasi yang sesuai dengan teorema Adam Smith tentang Produksi. Jokowi tidak secara langsung mengendalikan produksi (permintaan-penawaran barang) tetapi memberikan regulasi yang menunjang produksi. Hal tersebut sesuai dengan teori Laissez-faire bahwa negara tidak mencampuri Produksi. Kebijakan ini secara tidak langsung memberikan insentif produksi namun tidak mengurangi asas ‘Invicible Hand’ yang mengembalikan segala kemajuan pada pasar. Berikut petikan dari Regulasi produksi yang ditetapkan dalam artikel yang diterbitkan Humas lewat setkab.go.id.:

  • Penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri.
  • Kebijakan pengembangan kawasan industri.
  • Kebijakan memperkuat fungsi ekonomi koperasi.

Adapun manfaat yang diberikan misalnya, koperasi tidak lagi jadi rancu fungsinya antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial, tetapi berubah dengan kuatnya fungsi ekonomi koperasi menjadi mitra utama usaha mikro kecil dan menengah di daerah. “Meningkatnya kemampuan permodalan dan keuangan koperasi untuk mengembangkan usahanya sebagai sumber pembiayaan masyarakat, menjadi trading house dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah, untuk memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat industri dan ekspor, termasuk menciptakan produk-produk ekspor  ekonomi kreatif yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional, maupun global.

  • Kebijakan simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata (mendukung produksi sektor pariwisata).
  • Kebijakan LPG untuk nelayan.

Adanya konverter yang mengefisienkan penggunaan biaya yang digunakan oleh nelayan. Manfaat yang bisa diperoleh, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, apabila sekali melaut nelayan kecil membutuhkan solar sampai dengan 30 liter dengan biaya bahan bakar Rp6.900/liter, akan hemat sebesar Rp144.900.“Artinya dengan modal solar Rp62.100, nelayan mendapatkan 10 kg ikan dengan asumsi seharga Rp20.000/kg, maka nelayan memperoleh keuntungan tambahan dibanding sebelumnya sebesar Rp137.900. Kebijakan ini tetu akan meningkatkan produksi ikan tangkap nasional, sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan,” terang Darmin Nasution

 

Sedangkan pada sektor distribusi, Jokowi memberikan respon yang sama. Jokowi memberikan regulasi terkait distribusi dengan pertimbangan negara sebagai fasilitator bukan sebagai kontrol mutlak. Kebijakan Jokowi di sektor ini tercantum dalam Paket kebijakan ekonomi II yang dirangkumkan oleh Ali Hidayat dalam artikel berita Tempo Bisnis :

  • Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi
    Kebijakan tersebut termaktub regulasi yang telah terbit, Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. Pemerintah akan memberikan insentif berupa tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya.

 

  • Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat
    Dengan adanya pusat logistik, maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri karena cukup mengambil dari gudang berikat. Rencananya hingga menjelang akhir tahun akan ada dua pusat logistik berikat yang siap beroperasi, yakni di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak terkait BBM. “Kita ingin dengan PP ini, daya saing kita untuk pusat logistik berikat bisa diperkuat dan makin banyak pusat logistik berikat yang beroperasi di Indonesia,” kata Bambang Brodjonegoro Menteri Keuangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*