Breaking News
Home » Wahana » Organisasi : Modal Sosial dan Praktik Demokrasi Mahasiswa

Organisasi : Modal Sosial dan Praktik Demokrasi Mahasiswa

Organisasi mahasiswa (ormawa) adalah sebuah wadah berkumpulnya mahasiswa demi mencapai tujuan bersama. Dalam Dunia Ormawa terjadi sebuah alur dalam pembelajaran diri dan wadah pendewasaan.

Banyak mahasiswa yang berkeinginan bergabung di organisasi tertentu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Disadari atau tidak potensi yang ada dalam diri setiap manusia sulit untuk berkembang ketika tidak ada wadah atau medium untuk mempraktekannya, karna itulah organisasi menjadi sangat penting untuk diikuti oleh setiap mahasiswa.

Organisasi merupakan kegiatan positif yang mestinya tiap mahasiswa harus aktif di dalamnya. Kehidupan kampus bukan hanya diisi dengan kuliah di kelas, tapi juga belajar lewat organisasi. Selain berfungsi sebagai pembelajaran diri, ormawa merupakan wahana bagi mahasiswa berempati dengan situasi yang terjadi di masyarakat.

Mahasiswa pada umumnya memerlukan organisasi sebagai modal sosial. Nantinya selepas dari kehidupan akademis kampus, mahasiswa akan dihadapkan pada masalah di masyarakat. Mahasiswa yang dulunya aktif berjejaring lewat organisasi mahasiswa dapat mengembangkan organisasnya sendiri  diranah yang lebih luas dengan label organisasi masyarakat (Ormas). Maka mahasiswa dengan modal sosialnya mampu mengembangkan masyarakat dilingkupnya masing-masing pasca lulus dari kuliah.

Batas Organisasi

Diterbitkannya Perppu no 2 tahun 2017 merupakan urgensi bersama, baik ormawa maupun ormas. Perppu yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menganalisa dan menetapkan sanksi bagi ormas dinilai sebagai kebijakan yang mencederai demokrasi. Disamping itu, bagi mahasiswa yang lulus dan hendak mendirikan organisasi masyarakat, perppu ini akan lebih membatasi ruang gerak organisasi secara umum.

Sebaiknya mahasiswa yang aktif dalam Ormawa perlu menganalisis dulu larangan ormas di Pasal 59 Perppu no 2 tahun 2017.  Maka mahasiswa patutnya mengerti batasan ormas yang dimaksudkan pemerintah. Sehingga nanti ketika menjadi alumni tidak akan menyesal memasuki organisasi masyarakat yang dilarang.

Namun, perarturan tersebut juga berarti memberikan kekuasaan bagi pemerintah untuk membubarkan ormas secara sepihak. Bagi mahasiswa yang sudah terlanjur masuk dalam organisasi, patutnya kita mengkritisi bersama Pasal 62 Perppu no 2 tahun 2017.

Menyikapi Perppu Ormas

Sejak ditetapkannya pada tanggal 10 Juli 2017, banyak ormas yang merespon Perppu no 2 tahun 2017. Mahasiswa yang tergabung dalam ormas pun ikut dalam merespon perppu no 2 tahun 2017. Meskipun mahasiswa –maupun bukan mahasiswa, seharusnya mampu secara mandiri dapat menentukan sikap.

Moh. Hatta dalam artikelnya berjudul “Demokrasi Kita” memberikan gambaran sejarah pemerintahan diktatorisme di indonesia. Tulisan yang dimuat di majalah Pandji Masjarakat tahun 1960 memberikan penjelasan sebab-akibat pemerintah memberikan respon yang berdampak pada pencederaan nilai demokratis. Artikel ‘Demokrasi Kita’ dapat dibaca kembali secara lengkap di Artikel ‘Demokrasi Kita Oleh Bung Hatta’

Pada masa itu, Soekarno menerbitkan Dekrit 5 Juli 1959. Dalam dekrit itu, Soekarno membubarkan badan konstituante. Bagi Hatta, Soekarno mencederai demokrasi dengan langkahnya yang dinilai membatasi aspirasi publik ke pemerintah. Disamping itu, Hatta juga menilai tindakan Soekarno tersebut sebagai “suatu tindakan yang bertanggung jawab dengan tidak bertanggung jawab.“

Kemudian Hatta juga menambahi dalam artikelnya bahwa “Apa yang terjadi sekarang ialah Krisis dari pada demokrasi. Atau demokrasi didalam krisis. Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu menjadi anarki, lambat-laun akan digantikan oleh diktatur. Ini adalah hukum besi dari pada sejarah dunia! Tindakan Soekarno yang begitu jauh menyimpang dari dasar-dasar konstitusi adalah akibat dari pada krisis demokrasi itu. Demokrasi dapat berjalan baik, apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Inilah yang kurang pada pemimpin-pemimpin partai seperti yang telah berkali-kali saya peringatkan.

Sepertinya, Pemerintahan Jokowi mengeluarkan perppu no 2 tahun 2017 dikarenakan oleh aktifitas ormas itu sendiri. Ormas yang terlalu menganggap bahwa kebebasan berekspresi berarti bebas tanpa syarat, sejatinya merupakan pencederaan dari demokrasi. Karena tindakan ultra-demokratis akan melahirkan diktatur –seperti yang diperingatkan Hatta.

Maka, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi bukanlah melulu menjadi anarki namun turut andil dalam mengisi kemerdekaan. Organisasi –baik itu Ormawa maupun Ormas yang kita ikuti, seharusnya menjadi tempat belajar dan menjadi modal sosial kita untuk mengembangkan kehidupan masyarakat, bukan memperkeruhnya dengan memaksakan egoisme tujuan organisasi tertentu. Maka organisasi akan menjadi tempat kita berkembang dan mengembangkan masyarakat.

About Buchory Masrury

Penikmat kajian Sejarah, Agraria dan Demokrasi. Pecandu Film Aksi superhero. Sangat perhatian pada penetapan hukum dan hal-hal berbau kriminalitas. Sedang belajar menulis Investigatif report --yang masih bingung sampai sekarang. Kesulitan menikmati sastra apalagi dalam bentuk kode-kode wanita. Bermasalah dengan otoritas dan mencintai kucing. Temui saya di Instagram @buchory.masrury atau baca karya saya di aksiranabaca.tumblr.com
x

Check Also

Tensi

Adanya dinamika masyarakat Indonesia merupakan indikator kedewasaan bangsa ini ditengah-tengah kehidupan demokrasi. Kehidupan berdemokrasi tak ...