Breaking News
Home » Lectura » Rezim Militer

Rezim Militer

“Apa yang terjadi ketika Demokrasi sudah kebablasan dan kekacauan melanda suatu negara? Militer secara paksa akan merebut kuasa pemerintahan negara, itulah yang dinamakan rezim militer.”

Sejak dulu sampai sekarang masih terdapat pemerintahan militer. Pemerintahan militer dengan mudah terbentuk pada masa-masa krisis politik. Pemerintahan semacam ini merupakan produk dari suatu intervensi dalam arena politik yang disertai dengan tindakan memecat para politisi yang tidak disukai dan menyelenggarakan pemilihan umum baru oleh pihak militer.

Berbagai intervensi politik tersebut dengan cepat bisa mengganti para politisi yang menjalankan pemerintahan dengan para sipil yang lebih mendukung kepentingan-kepentigan militer atau mendukung konsepsi mereka mengenai dimensi politik. Atau, dalam kasus lain, pemerintahan militer mungkin hanya tampil dengan tujuan mencegah terpilihnya para politisi yang tidak bisa diterima. Dalam beberapa kasus, pemerintahan militer hanya berumur pendek, hanya selama periode waktu tertentu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum baru.

Jumlah pertikaian bisa dibatasi karena oposisi sipil akan dengan mudah ditangkal dan golongan militer akan menerima berbagai dukungan bahkan dari kalangan sipil. Sangat mungkin, hanya sebagian petinggi militer yang menduduki posisi-posisi politik (yang paling menonjol dan yang paling prestisius) dan menyisakan kementrian-kementrian lain untuk politisi sipil.

Institusi militer seperti angkatan bersenjata hanya akan terlibat sebagian dalam kudeta dan dalam pemerintahan. Bahkan para petinggi militer yang duduk di pemerintahan mungkin diminta untuk mengundurkan diri.dari masa jabatannya. Maka kembalinya para pelaku intervensionis ke barak adalah akibat alami dari suatu pemerintahan militer.

Rezim militer sangat berbeda dengan pemerintahan militer. Rezim militer merupakan produk dari intervensi institusi militer sebagai satu keseluruhan, yaitu angkatan bersenjata. Mereka tidak mendapatkan dukungan dari sipil kecuali dalam situasi yang sangat terpolarisasi.

Bahkan para pelaku intervensionis tidak meminta dukungan dari kaum sipil dan memutuskan mengisi posisi-posisi kementrian, dan barangkali membuat suatu pengecualian kepada kementrian ekonomi untuk menjaga kepercayaan komunitas bisnis internasional. Rezim militer bukan diciptakan untuk mencapaii titik keseimbangan antara kelompok politik kembali. Sebaliknya rezim militer bertujuan untuk membuat struktur baru masyarakat mereka. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya kembali kondisi-kondisi yang memancing kudeta lanjutan oleh angkatan bersenjata.

Karena itu, masa berlangsungnya rezim militer mungkin lama; dalam berbagai kasus, rezim militer tidak dapat dipecat. Militer Amerika Latin memberikan beberapa contoh dengan tingkat keberhasilan yang beragam dalam hal kudeta internasional dan rezim militer : Brazil (1964-1982), Peru ( 1968-1980), Chilli (1973-1990) dan bahkan Argentina uang berumur singkat (1976-1982).

Rezim militer tidak lebih berhasil –bahkan biasanya kurang berhasil dibandingkan pemerintahan sipil. Mereka tidak mengurangi tingkat konflik politik domestik dan seringkali menggunakan cara-cara penekanan dan penyiksaan yang sangat berat. Mereka gagal menciptakan perkembangan ekonomi tingkat tinggi. Bahkan jika berhasil dalam mendorong perekonomian, mereka melakukannya pada tingkat harga yang sangat tinggi untuk kelas-kelas bawah, dan dalam beberapa kasus, melakukan denasionalisasi terhadap struktur perekonomian mereka. Mereka juga tidak sanggup membentuk kembali sistem polotik; oposisi dari kalangan sipil biasanya kembali berkuasa dalam beberapa tahun setelah runtuhnya rezim militer.

Kebanyakan rezim berakhir ketika militer itu sendiri menyadari bahwa kontradiksi dalam roda pemerintahan mereka bisa membahayakan integrasi institusi militer. Mereka selalu terpecah antara memutuskan untuk mengintervensi arena politik atau tetap diam saja, sehingga militer akhirnya cenderung memutuskan untuk menarik diri secara sepihak.

Dalam beberapa kasus, Keputusan mengundurkan diri dipaksakan kepada mereka jika kalah dalam suatu peperangan. Ini bisa dilihat pada kasus militer Argentina setelah perang Malvinas (Falkland) pada tahun 1982. Dalam kasus-kasus lain, militer mungkin merasa percaya diri terhadap kemampuannya mengendalikan suatu masyarakat yang relatif sudah di pecah belah, sebagaimana kasus Brazil pada permulaan tahun 1980-an.

Pada kebanyaakn kasus, masalah terbesar dan satu-satunya dari militer sebelum menarik diri adalah kebutuhan akan berbagai perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas yang telah mereka lakukan sebagaimana yang terjadi di Chilli. Pada semua kasus, penarikan diri dari arena politik menjadi tidak terhindarkan ketika banyak anggota militer akan menimbulkan konflik internal dan bahkan perpecahan.

Di beberapa negara yang sedang berkembang dan kebanyakan negara maju, institusi militer biasanya memiliki sarana lain yang lebih kecil biayanya dan kurang berbahaya dibandingkan intervensi politik terbuka yang tujuannya adalah untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka dan mendorong segala preferensi dan tujuan politik mereka.

Gianfranco Pasquino

University of Bologna

Daftar pustaka

Nordlinger, E. A. 1977.  Soldier in Politics :Military Coups and Government, Englewood Cliff, NJ.

Stephan, A. 1988,  Rethingking Military Politics : Brazil and The Southern Cone, Princeton NJ.

About Buchory Masrury

Penikmat kajian Sejarah, Agraria dan Demokrasi. Pecandu Film Aksi superhero. Sangat perhatian pada penetapan hukum dan hal-hal berbau kriminalitas. Sedang belajar menulis Investigatif report --yang masih bingung sampai sekarang. Kesulitan menikmati sastra apalagi dalam bentuk kode-kode wanita. Bermasalah dengan otoritas dan mencintai kucing. Temui saya di Instagram @buchory.masrury atau baca karya saya di aksiranabaca.tumblr.com
x

Check Also

Memperpanjang Umur di Orde Media Sosial

Penghujung tahun 2017 di awal abad 21 ditutup (dan dibuka) dengan angka-angka fantastis dari jagat ...