Home » Lectura » Reaksi Terhadap Kebijakan Daendels

Reaksi Terhadap Kebijakan Daendels

Reaksi terhadap beberapa kebijakan Daendels yang memberatkan penguasa lokal terjadi di beberapa daerah dan yang paling keras terjadi di Banten. Ketika Residen Banten,Du Fuy menghadap Sultan Banten untuk meminta pekerja untuk pengerjaan jalan dan pembuatan pelabuhan militer di Merak. Sultan Banten yang berseteru dengan pemerintah kolonial sejak masa VOC menolak. Ia melihat peperangan antara Inggris dan Prancis memberikan kesempatan baginya untuk memberontak apalagi pasukan Daendels dianggap belum cukup siap untuk menghadapi peperangan. Atas alasan itu, ia membunuh Du Fuy dan menghabisi seluruh garnisun kecil pemerintah kolonial di Banten. Atas tindakannya itu, segera Daendels mengirim 1.000 pasukan yang dipimpinnya langsung. Kesultanan Banten berhasil dikuasai bahkan Daendels sambil duduk di tahta kerajaan berujar, “akulah raja Banten”. Kesultanan Banten kemudian dihapus dan ia mengirim saudaranya untuk menjadi residen di sana (Kemudian hari ia merehabilitasi kesultanan Banten dan menentukan siapa yang duduk di tahta kerajaan. Banten tidak sepenuhnya aman dari gangguan karena sering adanya pemberontakan yang dibantu oleh Inggris).

Hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta, ketika Sultan Hamengkubuwono menolak diangkatnya Danurejo II sebagai Patih. Sultan Hamengkubuwono malah mengangkat Pangeran Natakusumah yang menyebabkan Daendels menggempur Yogyakarta pada tanggal Desember 1810. Sultan Hamengkubuwono II diganti oleh putranya (Hamengkubuwono III) dan Belanda mendapatkan ganti rugi biaya perang sebanyak 500.000 gulden.

Pengaruh kebijakan yang diterapkan oleh Daendels dalam bidang politik sangat berbekas, terutama mengenai kebijakan penghapusan upacara kehormatan Raja-raja di Jawa yang menimbulkan menimbulkan kebencian mendalam, baik dari kalangan penguasa daerah, rakyat maupun orang-orang Belanda sendiri. Keputusan Daendels yang menghapus penghapusan penghormatan kepada Raja-raja di Jawa dianggap sebagai perendahan martabat.

Daendels seperti meruntuhkan teori kekuasaan masyarakat Jawa yang menitikberatkan pada simbolisme raja sebagai sentral kekuasaan. Kebencian rakyat terhadap Daendels disebabkan penyerahan paksa tanaman kopi dan kerja rodi tanpa upah untuk pembangunan jalan raya pos yang menimbulkan kerugian materi serta korban jiwa. Sementara itu, para pembesar Belanda yang juga membenci Daendels antara lain seperti gubernur pesisir timur laut Jawa (wilayahnya mencakup Cirebon sampai ujung timur Jawa), Nicolaas Engelhardt yang jabatannya dihapus Daendels, panglima angkatan laut Arnold Adriaan Buykens dan Letkol Johannes van den Bosch yang dipecat hanya gara-gara Daendels jengkel kepada keduanya

Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa negeri Belanda masuk ke dalam Imperium Prancis. Berita itu sampai ke Hindia Belanda dan disambut dengan senang hati oleh Daendels. Meskipun demikian, akibat tindakannya yang terlalu otoriter, maka Napoleon memutuskan untuk memanggil pulang Daendels pada tahun 1811 dan menggantikannya dengan orang yang lebih moderat, yaitu Jan Willem Janssens. Daendels meninggalkan Jawa ketika sistem pertahanan yang dirintisnya belum kuat, sehingga pada tanggal 18 September 1811, Janssens menyerah akibat serangan dari Inggris. Peta kekuasaan pun akhirnya berpindah tangan dari Belanda ke Inggris, sehingga dengan demikian, Hindia Belanda praktis menjadi milik Inggris. Pada saat pemerintahan Inggris inilah, muncul suatu periode baru dalam sejarah Hindia Belanda, yaitu periode Liberal.