Latest
Home » Lectura » Merakit Gagasan Integral Islam dan Nasionalisme

Merakit Gagasan Integral Islam dan Nasionalisme

Dalam konteks reformisme, sampai sekarang ini Nasionalisme dan Islam masih dianggap sebagai dua eksponen yang selalu sukar jika didudukkan dalam sebuah kepentingan universal bangsa Indonesia. Babak perjalanan sejarah republik ini banyak memberi gambaran mengenai gesekan-gesekan di antara keduanya. Maka tak heran jika publik masa kini jarang mendapati kedua pilar tersebut merapat, berkonsolidasi, dan memersatukan kekuatan untuk Indonesia yang lebih stabil.

Dari era kolonial hingga reformasi Indonesia, Islam dan Nasionalisme terus-terusan bersinggungan. Gesekan di antara kalangan pusat sampai akar rumput tak dapat dihindari. Padahal konsep kemajemukan yang didengungkan dari para pemikir kedua kalangan ini juga sebenarnya tak sekalipun bertujuan untuk menjerumuskan kedua belah pihak dalam konflik ideologis yang berkepanjangan.

Di masa kolonial, partai-partai bentukan rakyat terjajah mencanangkan asas politik kooperatif dan non-kooperatif. Partai Nasionalis yang digawangi Soekarno, –Partai Nasionalis Indonesia (PNI), mendeklarasikan asas kerja partainya dengan tegas tidak berhubungan dengan pemerintah kolonial. Waktu itu, mereka menggelar pergerakan politik yang progresif. Mereka seringkali berkonfrontasi dengan banyak pihak, salah satunya dengan partai Sarekat Islam (SI) yang saat itu menjadi salah satu pilihan politik umat islam di periode kolonial.

Konfrontasi yang dilancarkan oleh pihak Nasionalis pun memang tidak tanggung-tanggung. Mereka seringkali mengkritik umat Islam melalui tulisan-tulisan yang tersebar di pelbagai surat kabar. Salah satu contohnya adalah kritikan Dr. Soetomo yang menyatakan bahwa rakyat lebih baik pergi ke Boven Digoel ketimbang pergi ke Mekkah. Sudah barang tentu lantaran ini, bibit konfrontasi di antara keduanya pun mulai tampak bertaburan, dan babak permusuhan di antara keduanya dimulai dari masa-masa ini.1

Pada era Demokrasi Terpimpin, Proklamator Indonesia, Soekarno pernah berupaya menciptakan sebuah konsep Nasionalisme yang menyatukan semua pihak. Konsep itu dinamainya dengan tajuk Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Buah pikirnya itu dituangkan dalam opus magnumnya  berisi kumpulan pidatonya dengan judul Di Bawah Bendera Revolusi.

Memecahkan Perpecahan Islam-Nasionalisme

Pada waktu tulisan tersebut dicetak dalam Majalah Panji Mas, Soekarno masih berusia muda serta masih hijau dalam kancah politik di masa kolonial. Konsep Nasionalismenya pun diciptakan dalam rangka untuk melawan dan menggencarkan budaya tanding yang sepadan bagi cengkraman kolonialisme Belanda saat itu.

Sebelumnya perlu kita ketahui, Nasionalisme. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bennedict Anderson (1986), Nasionalisme dapat berdiri karena dibayangkan. Nasionalisme adalah sebuah imaji bagi komunitas yang terbayangkan. Komunitas yang terbayang itu memerlukan sebuah kesadaran kolektif agar ke semua pilar dapat tegak, meruntuhkan sekat lantas membaur bersama dalam sebuah payung yang bernama Nasionalisme.2

Nasionalisme ala Soekarno, adalah Nasionalisme yang dibayangkan berdiri pada tiga komunitas besar yang mendominasi peta demografi politik Indonesia di era tersebut, -dengan meminjam istilah Clifford Geertz- Santri, Priayi dan Abangan. Soekarno saat itu merasa membutuhkan sebuah modal kekuatan yang besar. Sebuah gerilya politik ataupun infiltrasi dalam kelompok-kelompok tertentu tak memberi dampak kerusakan sistem yang berarti bagi pemerintah jajahan. Untuk itu Soekarno pun menempuh jalan dengan menjadikan dirinya sebagai sebuah wadah.

Sebagai wadah yang harus menampung tiga kekuatan politik besar, Soekarno sadar, ia memerlukan sebuah retorika politik yang menawan. Tanpa sebuah retorika yang menggugah kesadaran bersama, maka sebuah aksi massa yang masif sekaligus integratif hanya akan berakhir sebagai mimpi belaka. Atas dasar itu lahirlah sebuah retorika dan konsep yang terus lekat dikenangan bangsa Indonesia, yaitu Nasionalisme, Agama, dan Komunis, atau biasa kita kenal sebagai Nasakom dan digencarkan dengan penuh kontroversi di era Demokrasi Terpimpin.

Di era Demokrasi Terpimpin, Partai Masyumi yang memiliki misi untuk menciptakan sebuah formalisme syariah dalam Republik Indonesia, berakhir di tangan Soekarno. Masyumi dituding bertindak subversif dan terlibat dalam pemberontakan PRRI. Mereka juga dianggap tidak akomodatif dengan Nasakom gubahan Soekarno. Mosi Integralisme yang didengungkan oleh Masyumi pun jadi mentok di era Demokrasi Terpimpin.

Max Lane (2017), pernah mengutarakan bahwasanya retorika Nasakom dari Soekarno itu menimbulkan perpecahan bagi setiap kalangan yang berusaha digaet oleh Soekarno. Usaha Soekarno yang diartikannya sebagai usaha untuk fusi kekuatan pun malah menjadi duri dalam daging bagi politik Demokrasi Terpimpin yang dinahkodai dirinya sendiri.3

Menurut Lane, dengan caranya menggabungkan tiga pilar itu, Soekarno sama saja dengan menciptakan sebuah pembelahan. Pada era Demokrasi Terpimpin, Soekarno menciptakan musuh bersama bagi rakyat Indonesia dengan istilah yang disebutnya sebagai wujud imperialisme, kapitalisme dan neokolonialisme. Akan tetapi untuk menghadang itu semua, Soekarno memerlukan fraksi progresif dalam satu dari tiga kaum tersebut, maka pihak-pihak yang terakomodasi dalam retorika politik Soekarno pun hanyalah segelintir fraksi dalam satu kaum saja.4

Karena Soekarno memilih lawan yang tidak ingin dilawan oleh semua pihak, simbol-simbol persatuan yang ingin digalang oleh Soekarno melalui konsep Nasakom berakhir dengan getir. Pada jargon Nasakom, Soekarno terang-terangan menyatakan ketidaksukannya pada segala bentuk Imperialisme, Neokolonialisme, dan kekuatan negara dunia pertama. Dan Soekarno memasukkan tiga unsur dalam akronim Nasakom itu untuk melawannya.

Padahal perlu diketahui pula, kalangan Islam mempunyai pandangan yang berhimpitan ihwal pertentangannya dengan kaum kapitalis. H.O.S Cokroaminoto bahkan berpendapat bahwa Kapitalisme itu tak semuanya jahat. Kapitalisme ada yang baik dan ada yang jahat. Maka dari itu, golongan islam, terutama yang lebih bersifat politis, tidak menempatkan kaum kapitalis sebagai kutub yang perlu dilawan habis-habisan.

Lantaran perbedaan-perbedaan yang terjadi di spektrum kaum Islam itu, sejarah pun mencatat, pada akhirnya, Partai Masyumi yang berideologis islam mencuat dan terlempar dari konsep Nasakom yang berusaha memersatukan namun ujungnya mengiris persinggungan islam dan nasionalisme.

Fragmentasi ala Orde Baru

Kaum islam di periode pasca 1965 menghadapi problematika yang rumit. Pelbagai masalah menyergap mereka. Salah satunya adalah pertentangan kelas yang berlangsung dalam era Orde Baru. Kita mengetahui, di Orde Baru, Soeharto menciptakan konsep pembangunan lewat kelas menengah, yang diharapkannya dapat memberi tetesan kesejahteraan bagi kelas di bawahnya.4

Industrialisasi yang dicanangkan oleh rezim Orde Baru juga tak menunjukkan keberhasilan yang menyeluruh. Kegagalan itu lantas menyebabkan umat Islam terjebak dalam kubangan konflik antar kelas, dan juga mengendap dalam developmentalisme yang melabrak eksistensi mereka. Aspirasi politik mereka juga disumpat pada satu wadah berupa Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP).

Sedangkan Nasionalisme dalam era ini, dipaksa mengarah pada segala usaha militer untuk melegitimasi kekuasaan di tiap lini kehidupan individu dan juga sosial. Militer berkuasa di segala medan. Nasionalisme yang otentik, yang lahir dari kalangan sipil, jadi tak berbuah manis. Itupun masih harus ditambah dengan operasi intelijen yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecah pandangan politik.

Persoalan yang dihadapi oleh dua kelompok ini pun menuntun mereka ke dalam permasalahannya sendiri-sendiri. Pemerintah berhasil membuat mereka sibuk dalam permasalahan yang menjerat internal kaum agamawan dan nasionalis sipil. Sampai-sampai kedua golongan ini lupa kalau mereka perlu menendang jauh-jauh cengkraman rezim militer yang serba membungkam dan mempersempit ruang hidup yang jadi hak semua warga negara tanpa terkecuali.

Sampai di sini terlihat jelas gambaran bagaimana dua kalangan ini lumer dalam ideologi harmoni yang dicanangkan oleh jenderal yang sering melempar senyum ini. Nasionalis dan Islam pun makin berjauhan, dan tambah terpecah-pecah akibat digaungkannya pembangunan kelas menengah dari Soeharto.

Ekses Reformasi dan Kebangkitan Politik

Adapun pasca 1998, atau memasuki era reformasi, yang terjadi adalah sisa-sisa ekses  peninggalan Orde Baru nan menggeliat dan kembalinya politik aliran. Di era reformasi, kebebasan berpendapat menjadi lebih luwes dan fleksibel dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Hal ini memberikan jalan bagi para kaum-kaum konservatif untuk bangkit kembali dan mengaktifkan gerakan politik aliran yang telah lama ditinggalkan.

Ironisnya adalah, saat politik aliran itu kembali, tak ada lagi retorika-retorika politik yang persuasif laksana yang digulirkan oleh Soekarno. Wacana yang digalang oleh kaum politik aliran itu tak ubahnya ihtiar untuk membangkitkan kembali massa yang sudah surut dan tenggelam karena pertarungan material yang menghabiskan energi di masa Rezim Soeharto. Akibatnya yang terjadi adalah gesekan lantaran simbol-simbol politik yang diajukan berupa romantisme dan idealisme ala identitas aliran-aliran tersebut.

Pada pemilu 1999 dan 2004, politik Indonesia mulai mendapat angin segar dengan hadirnya pasangan Abdurrahman dan Megawati, serta Megawati dan Hasyim Muzadi dalam gelanggang politik. Awalnya kehadiran pasangan dengan format Abangan-Santri itu diharapkan mampu meredam gesekan yang makin terpercik akibat kolapsnya Orde Baru dan semakin panasnya kebangkitan politik aliran. Sayangnya mereka berdua gagal bersaing oleh format politik populisme yang mulai muncul ke permukaan dengan hadirnya SBY(Susilo Bambang Yudhoyono) yang jadi protagonis politik periode itu.

Namun memang tak dapat ditampik lagi, populisme lebih mampu mendulang suara dan optimisme yang fantastis di kontestasi politik ketimbang persilangan ideologis. Akibatnya yang terjadi kalangan grass root kaum Islam adalah mereka masih belum dapat meninggalkan fragmentasi yang terjadi akibat perpecahan di masa silam.

Di Pilpres 2014 dan Pilgub Jakarta 2017 kita dapat melihat bagaimana percikan antar dua kalangan itu makin kentara. Kaum Islam dan Nasionalis masih saja bersilang pendapat ihwal kepentingan politis mereka. Muslim kelas  menengah yang mendominasi demografi Indonesia juga mendapat opsi yang melimpah dengan munculnya ormas-ormas baru pasca reformasi seperti HTI, FPI, dan lain-lain.

Sedangkan di sisi lain, paham Nasionalis pun makin tenggelam akibat maraknya paham-paham baru yang mulai menggeser kepopuleran mereka. Dan untuk menanggulangi hal itu, ditempuhlah jalan populisme agar mereka kembali eksis dalam kontestasi politik dan meraih kekuasaan yang telah lama mereka rindukan. Kalau sudah begini, bagaimana dan pada titik mana kedua eksponen ini akan bertemu? Bagi penulis salah satu jalan untuk menyatukan pandangan adalah dengan cara mengingat lagi memori bersama agar tak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu, serta membuang –setidaknya, separuh egosime politik mereka demi gagasan persatuan bangsa.

Untuk menyatukan elemen politik yang mega dalam bangsa ini, diperlukan sebuah gagasan yang tidak hanya memersatukan secara materi, namun juga etis, spiritual, dan bersifat fundamental. Strategi dan taktik dalam perjuangan politik tiap partai yang berkiblat pada ideologi masing-masing membuat dua pihak jadi berhadap-hadapan kembali. Pragmatisme politik tak terlalu bisa diharapkan untuk menampung kepentingan keduanya. Sehingga perlu ada wadah yang dapat menarik Islam dan Nasionalisme menjadi satu lajur kepentingan yang laten.

Untuk itu, sebelum mulai membuat wadah, masing-masing pihak perlu menganjurkan refleksi sosial atau tabayyun sejarah untuk mengurai kembali rekam jejak politik keduanya yang terlanjur kusut itu. Contohnya, dari pihak Islam, mereka perlu menyuarakan adanya renungan masa lalu kepada umat untuk mengulang lagi rekaman ingatan di mana mereka sempat bergandengan bersama nasionalis untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Di pihak Nasionalis perlu juga menengok ke belakang di mana peran dan mosi integralisme yang didengungkan oleh Partai Islam Masyumi sempat menyelamatkan Indonesia dari jeratan federalisme.

Dengan melihat ke masa lalu dan menyelami lagi sejarah-sejarah yang tergores, harapannya semua pihak dapat memberikan apologi untuk bangkit dari masa lalu. Asa lainnya, dari apologi itu akan bangkit sebuah kesadaran bersama untuk memunculkan sebuah konsepsi emosi kebangsaan. Emosi kebangsaan itu tak perlu kembali pada sebuah konsepsi ideologi, karena ideologi terlalu kaku, dan akan sulit dicerna oleh masyarakat kelas bawah yang tak selalu mau berpikir panjang.

Kini, saatnya ada pihak yang dapat merancang emosi kebangsaan yang nyata sebagai perekat dua komponen penting dalam keberlangsungan hidup bangsa ini. Tujuan konkret perlu dicanangkan, dan tak perlu retorika yang mendakik-dakik. Yang penting konsep itu dapat menghadapkan dua pilar dalam suatu permasalahan yang harus dihadapi bersama. Emosi kebangsaan inilah wadah yang sesunguhnya dapat menggiring mereka dalam orientasi kebangsaan yang jelas dan universal. Sebuah emosi kebangsaan yang diharapkan dapat merangsang kesadaran kolektif tanpa bertumpu pada innerbeauty seorang pemimpin besar yang mengorbankan dirinya sendiri seperti apa yang dilakukan oleh Soekarno.5

Jika kita menilik kembali alam demokrasi kita saat ini, ada lahan dan momen untuk mengapungkan konsep itu. Saat di mana rasisme masih merebak, penerapan hak asasi manusia masih acap diabaikan, serta persamaan hak belum lazim berlaku, berarti di situ demokrasi telah menetapkan jarak dari peradaban. Dengan kata lain semua pihak mesti bergandengan tangan agar demokrasi Indonesia menjadi jalan untuk kemajuan peradaban dan mewujudkan humanisme Indonesia yang sesungguhnya. Dan anasir-anasir inilah bahan-bahan yang tepat untuk racikan emosi kebangsaan bagi islam dan nasionalisme.

Melihat itu semua, melihat permasalahan di alam demokrasi Indonesia kita sekarang ini, perlukah bagi kita melihat dikotomi Islam dan Nasionalisme terus-terusan menari-nari di antara polemik politik bangsa ini? Saya pikir ini adalah saat yang tepat untuk bekerja sama mengentaskan reduksi peradaban dan kesejahteraan. Agar kita dapat membuang jauh-jauh stereotipe yang lama membenak akibat risalah masa lalu, dan lantas beranjak ke masa depan untuk Indonesia yang lebih baik.

Referensi :

 

  1. Seri Buku Saku Tempo, Natsir Politik Santun di Antara Dua Rezim (Kepustakaan Populer Gramedia, Juli, 2017), hlm. 30.
  2. Bennedict Anderson, Imagine Community (Yogyakarta, Insist Press, 2008), hlm. 125.
  3. Kuntowijoyo, Paradigma Islam InterpretasiUntukAksi(Sleman, Tiara Wacana, 2017), hlm 185.
  4. Max Lane, Malapetaka di Indonesia (Yogyakarta, Djambatan Baroe, 2017), hlm 83.
  5. Moeslim Abdurrahman, dkk Reinvensi Islam Multikultural (Surakarta, Penerbit PSB-PS UMS, 2005), hlm 248.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*