Latest
Home » Lectura » Kebijakan-Kebijakan Daendles

Kebijakan-Kebijakan Daendles

Herman Willem Daendels (1808-1811) menjalankan pemerintahannya dengan memberantas system feodal yang sangat diperkuat oleh VOC. Untuk mengatasi hal itu, maka Daendels mengusulkan agar kedudukan bupati dan penguasa dibatasi terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga kerja hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Wajib tanam dan wajib kerja hendak dihapuskan, hal ini untuk mengurangi pemerasan oleh para penguasa dan lebih menyelaraskan pada prinsip kebebasan berdagang.

Dalam pelaksanaan perubahan tersebut ada beberapa hambatannya yaitu

  1. Keadaan yang masih berlaku seperti VOC yaitu para bupati dan penguasa daerah lainnya memegang peranan dalam perdagangan . sebagai perantara mereka memperoleh keuntungan antara lain berupa prosenan kultur, ialah persentase tertentu dari harga tafsiran penyerahan wajib dan kontingan yang dipungut dari rakyat. System itu membawa akibat bahwa pasaran bebas tidak berkembang dan tidak munculnya pedagang
  2. Dalam struktur feodal itu kedudukan bupati sangat kuat, sehingga setiap tindakan perubahan tidak dapat berjalan tanpa kerja sama mereka.
  3. Tugas pemerintahan Dendels sendiri yang perlu mempertahankan pulau Jawa terhadap serangan Inggris.

Daendels yang pertama-tama melakukan kebijakan terhadap Indonesia sebagai tanah jajahan. Dia melakukan banyak tindakan yang tegas dan keras,  terutama dalam bidang administrasi pemerintahan. Berikut Kebijakan Masa Daendles

  1. Gaji tetap mulai diberikan kepada para pegawai negeri dan melarang mereka untuk menerima pemberian-pemberian hadiah serta melarang para pegawai untuk berdagang. Namun demikian,  ia masih memberikan toleransi kepada para pagawai karena waktu itu pemerintah belum ada kelas dagang yang sesungguhnya.  Para pegawai kolonial warisan VOC dibentuk dengan sifat-sifat yang modern. Dengan gaji yang tetap para pegawai diharapkan memiliki jiwa yang baru. Mereka dapat melakukan tugasnya tanpa selalu terpaksa memikirkan kepentingannya sendiri. Modernisasi yang  dilakukan Daendels dimulai dari lapisan atas orang-orang Eropa.
  2. Pengiring dan kebesaran para penguasa pribumi, bupati terutama, banyak dikurangi. Semua pejabat kepala dan kepala desa diangkat oleh pemerintah. Tugas utama pararesiden adalah melindungi penduduk dari siksaan dan penindasan kepala pribumi. Ia memberikan jaminan kepada penduduk desa yang menebangi pohon-pohon untuk kepentingan pemerintah akan menerima upahnya.
  3. Penyerahan wajib atas kapas dan nila yang berlaku di pantai Barat dan Timur Jawa dihapuskan oleh Daendels. Ia juga mengeluarkan larangan penyewaan desa oleh para kepala pribumi. System sewa ini telah menyebabkan penindasan dan penganiayaan yang luar biasa bagi penduduk desa. Larangan ini tidak berlaku untuk desa-desa yang mengusahakan penggilingan gula, pembuatan garam, dan sarang burung. Semua kebijakannya di satu sisi adalah berusaha untuk mengurangi beban yang harus ditanggung oleh rakyat. Namun disisi yang lain, karena ia adalah seorang kepala pemerintah kolonial yang menjadikan tanah jajahan sebagai sumber penghidupan negeri induk, ia juga memberikan beban tambahan kepada rakyat.
  4. Penanaman wajib untuk kopi yang mula-mula dilaksanakanhanya di Jawa Barat pada masa kumpeni, dan kemudian di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjelang berakhirnya kekuasaan kumpeni, oleh Daendels areal penanaman di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kemudian diperluas. Ia juga memberlakukan kerja rodi yang berat untuk keperluan pembuatan jalanpos yang besar. Jalan yang dibangunnya untuk kepentingan militer, tetapi kemudian menjadi lebih penting untuk perekonomian. Kerja Rodi yang paling berat adalah ketika membuat jalan yang menyusur pantai utaraJawa yang menghubungkan Anyer di Jawa Barat dengan Penarukan di JawaTimur.
  5. Di bawah pemerintahan Daendels, semua bentuk penyerahan waajib masih tetap sebagai penyerahan wajib, dan semua pekerjaan adalah tetap sebagai pekerjaanwajib. Dengan demikian sebenarnya kebijakan terhadap penduduk secara umum masih tetap sebagaimana yang telah berjalan pada waktu-waktus ebelumnya. Bahkan dengan adanya perluasan areal penanaman kopi sebenarnya penyerahan wajib lebih diperkuat. Demikian juga halnya dengan pembuatan jalan, kerja wajib juga diperkuat.

Kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh Daendels memerlukan lebih banyak perhatian dan pengawasan oleh orang-orang Eropa di daerah pedalaman. Hal ini telah menyebabkan pengaruh Eropa menjadi lebih mendalam daripada waktu-waktu sebelumnya. Jika pada masa kumpeni orang-orang Eropa hanya berhubungan dengan para kepala pribumi (bupati), pada zaman ini orang-orang Eropa berhubungan langsung dengan rakyat melalui para kepala desa. Daendels menghendaki kedudukan dan kekuasaan para bupati semakin merosot di mata penduduk pribumi. Keadaan ini bukan hanya berlaku di wilayah kerajaan mataram, tetapi juga berlaku di daerah-daerah kesultanan Cirebon dan Banten.

Di Banten, peraturan Daendels lebih keras lagi. Ia menuntut Rodi yang lebih besar dari sultan Banten untuk pekerjaan-pekerjaan militer. Karena penolakan yang dilakukan oleh sultan, menyebabkan Daendels dengan kekuatan militernya harus memerangi Banten. Peperangan ini meruapakan permulaan dari serentetan peristiwa-peristiwa yang berakibar dihapusnya kesultanan Banten, tidak lama setelah Daendels mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur jenderal di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Daendels struktur ekonomi dan pranata social tradisional tidak dirombak, tetapi hanya diatur. Yang paling dirasakan adalah hilangnya peranan para bupati struktur ekonomi. Bupati yang pada waktu-waktu sebelumnya dapat mengambil dari rakyat melampaui batas-batas yang dituntut oleh kumpeni, kini hanya dapat mengambil keperluannya saja.

Dengan dilikuidasinya VOC pada akhir abad XVIII, yang sekaligus Jawa menjadi koloni, sebenarnya merupakan peluang untuk mengubah system monopoli yang didasarkan pada paksaan menjadi system semi liberal. System ini membuka peluang lebih banyak bagi para petani untuk menanam dan memasarkan hasil panen mereka. Walaupun demikian, tampaknya pemerintah kolonial yang baru masih ragu-ragu mengambil langkah semacam itu. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa pengurangan ekonomi politik monopolisti dan penghilangan hubungan-hubungan feudal akan membawa restrukturisasi system tradisional dalam hubungan feodal. Perubahan yang drastic demikian akan berani melibatkan penerapan system birokrasi rasional yang menyebabkan pengeluaran keuangan yang sangat besar untuk administrasi, khususnya kompensasi yang harus dibayar untuk hilangnya tanah-tanah apanage dan layanan tenaga kerja. Para pemilik apanage dan para pejabat pribumi yang harus digaji. Pertimbangan yang lain adalah bahwa adanya ancaman yang diperlibatkan oleh perang-perang Napoleon terhadap Belanda. Tanam paksa untuk kopi di daerah priangan tetap dipertahankan Daendels karena peristiwa yang terjadi di Eropa.

Walaupun demikian, dari apa yang telah dilakukan oleh Daendels di Indonesia, ia sebagai pengagum Napoleon telah berusaha meletakkan dasar-dasar pemerintahan kolonial yang kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya. System pemerintahan yang sentralistik dan pengelolaan administrasi yang kuat dan rasional telah mulai diperkenalkan. Boleh dikatakan bahwa Daendels di Jawa telah mewujudkan pemikiran-pemikiran Napoleon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*