Breaking News
Home » Lectura » 360 derajat TKDN (Tingkat Kandungan “Gimmick” Dalam Negeri)

360 derajat TKDN (Tingkat Kandungan “Gimmick” Dalam Negeri)

“Segala aturan dan beban itu memang disengaja. Itu sudah merupakan paket, agar tingkah laku jadi selalu laras dan terkendali. Tekanan adalah juga kendali.” (Klop, Putu Wijaya).

Putu wijaya mungkin dalam buku berisi kumpulan cerpen yang berjudul “KLOP” itu tidak bermaksud mengkritisi para produsen handphone, tapi ungkapannya tadi sepertinya bisa diberikan untuk menenangkan hati atau bahkan menasihati para produsen ponsel pintar yang ‘sok pintar’

Tepat januari 2017 lalu aturan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) untuk ponsel  4G resmi diperbarui dari yang semula hanya 20%”menjadi 30%, seperti gerombolan siswa di kelas pada umumnya, sebagian produsen ponsel langsung  tunduk dengan aturan tersebut, sebagian lagi berkeluh kesah, tapi juga tidak sedikit yang diam diam tapi acuh. Lalu apa itu  TKDN?  TKDN  adalah nilai atau persentase komponen produksi buatan Indonesia yang dipakai dalam sebuah produk berbasis jaringan 4G LTE. Komponen tersebut bukan cuma soal hardware saja, tapi juga memperhitungkan software hingga tenaga kerja lokal.

Sejarah Aturan TKDN pada Ponsel

Tujuan pemerintah  membuat peraturan ini adalah untuk mengurangi defisit perdagangan akibat banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, saat era 3G dulu, ponsel bebas diimpor masuk tanpa penyaring apa pun dan  ternyata jumlah impor ponsel  yang besar ini berpengaruh pada meningkatkannya defisit nilai transaksi perdagangan –karena di Indonesia hanya dijadikan tempat dagang ponsel tersebut saja. Total impor ponsel pada 2012 lalu mencapai 70 juta unit, sedangkan pada 2014 sekitar 54 juta unit dan sayangnya total impor yang sebanyak itu tidak diimbangi dengan sektor produksi. Dari sini pemerintah mulai concern membuat aturan TKDN.

Inkonsistensi Pemerintah

Awalnya Peraturan TKDN ini menggunakan satu opsi yaitu Manufaktur Perakitan yang dimulai dari TKDN 20%. Banyak merek ponsel yang sudah menyatakan patuh seperti: : 1. Samsung; 2. Smartfren; 3. Polytron; 4. Evercoss; 5. Advan; 6. Axioo; 7. Mito; 8. Gosco; 9. SPC; dan 10. Asiafone. Sedangkan merek global mempunyai opsi membangun pabrik manufaktur atau bekerjasama dengan perusahaan perakitan lokal.

Namun setelah perjalanan Menteri Kominfo bersama Presiden Jokowi ke AS awal 2016, maka model satu opsi manufacturing hardware ini berubah menjadi 5 opsi dengan berbagai rasio terkait kadar hardware dan software,

  • 100 persen perangkat keras dan 0 persen perangkat lunak
  • 75 persen perangkat keras dan 25 persen perangkat lunak
  • 50 persen perangkat keras dan 50 persen perangkat lunak
  • 25 persen perangkat keras dan 75 persen perangkat lunak
  • 0 persen perangkat keras dan 100 persen perangkat lunak

Tapi 5 opsi ini akhirnya  banyak ditentang terutama oleh merek-merek yang sudah nyaman dengan aturan sebelumnya, terutama menyoroti poin kelima yang memperbolehkan TKDN berupa 100 persen perangkat lunak.

“Ketika cara hitung berubah dengan adanya software, tidak fair bagi produsen hardware karena sudah investasi. Jangan 100 persen software, itu saja. Sekian persen harus ada peran di Indonesia,” kata Lee Kang Hyun, Wakil Presiden Samsung Electronic Indonesia, dalam acara Indonesia LTE Conference 2016 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (18/5).

Lee, yang juga Wakil Ketua Wakil Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) dan Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI), menganggap mereka yang belum berinvestasi di Indonesia bisa dengan mudahnya membangun pusat pengembangan perangkat lunak yang jauh lebih murah dari pada bangun pabrik.

“Buka pusat pengembangan perangkat lunak paling hanya USD2 juta (Rp26 miliar),” jelas pria asal Korea Selatan yang fasih berbahasa Indonesia itu.

Akhirnya, setelah pada pertengahan Juni kelima, skema tersebut dibatalkan. Lalu pada awal September, Kemenperin secara resmi merilis tata cara penghitungan TKDN paling baru untuk ponsel, komputer genggam (seperti PDA), dan komputer sabak (tablet).

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 65 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), Dan Komputer Tablet menetapkan bahwa seluruh ponsel dan gawai 4G lainnya yang akan dijual di Indonesia harus menggunakan komponen-komponen dalam negeri dengan komposisi maksimal untuk perangkat lunak sebesar 70 persen.

Regulasi ini meliputi penilaian TKDN yang terbagi tiga skema dalam tiga aspek yaitu manufaktur, pengembangan, dan aplikasi. Penilaian TKDN produk juga menghitung komposisi dari tiap aspek.

Lalu pada januari 2017 pemerintah meresmikan aturan tkd baru yang semula 20% menjadi 30 % seperti yang diucapkan  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara  “Januari 2017 ini aturan TKDN yang berlaku 30 persen. Surat edarannya juga sudah dikirimkan ke para vendor,”

Aturan TKDN Hanya ‘Gimmick’ Semata

Pada kenyataannya  banyak vendor ponsel pintar yang sok pintar dengan aturan TKDN itu. Vendor-vendor nakal mengakali aturan tersebut dengan memasarkan produk yang sebenarnya 4G namun dijadikan 3G Salah satu vendor yang melakukan praktik tersebut adalah OnePlus. Maret 2016 lalu, pabrikan tersebut akhirnya memboyong ponsel seri OnePlus X ke Tanah Air setelah lama dinanti.

OnePlus X yang sejatinya telah mendukung 4G hadir dengan paket penjualan konektivitas 3G saja karena software-nya telah diakali.  Hal serupa juga terjadi pada Redmi Note 3 buatan Xiaomi. Ponsel tersebut dijual di Indonesia dalam versi 3G. Xiaomi menonaktifkan fungsi jaringan 4G dalam ponsel tersebut demi menghindari aturan TKDN.

Namun hanya di paket penjualan sajalah ponsel-ponsel tersebut tidak 4G. Setelah diotak-atik sedemikian rupa, ponsel 3G tersebut bisa diakali agar fungsi 4G-nya aktif, Jika semua vendor berpikir seperti ini, tentu aturan TKDN menjadi sia-sia dan menjadi ‘gimmick’ semata.

Selain itu, nyatanya peredaran ponsel tidak resmi di Indonesia masih tinggi. Bahkan kita dapat mudah mendapatinya di toko-toko penjualan ponsel dengan mengatasnamakan ponsel ‘garansi distributor’. Ponsel-ponsel tersebut melenggang bebas ke pasar tanpa terkena aturan TKDN, Besarnya pasar ponsel tidak resmi jelas-jelas membuat vendor resmi tak kompetitif dalam memasarkan produk. Karena umumnya harga ponsel tidak resmi jauh lebih murah. Sementara produk resmi wajib mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk mengurus perizinan dan juga pajak penambahan nilai (PPN).

Bahkan menurut Wakil Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Lee Kang Hyun, mengungkapkan bahwa ponsel tidak resmi yang beredar -baik di pasar offline maupun pasar online- di Indonesia diprediksi mencapai 10 juta unit atau 20% dari total penjualan ponsel rata-rata per tahun. “Yang ilegal itu kadang-kadang belum mengikuti aturan TKDN, belum dapat izin edar, tapi tetap bsia masuk melalui jalur khusus. Saya pikir dari total penjualan ponsel di Indonesia, 20%—30% itu ilegal. Yang dijual melalui e-commerce juga cukup banyak,” jelas Lee di Jakarta, Kamis (6/4).

Jika merujuk data  APSI, dengan mematok harga minimum ponsel sebesar Rp1 juta, maka total kerugian dari pajak penjualan ponsel ilegal mencapai Rp1 triliun per tahun. Sebuah nilai kerugian yang besar yang bisa saja melonjak naik dan akan menekan jika pemerintah tidak menindak tegas hal tersebut. Jadi teringat kata-kata di buku ‘KLOP’nya Putu Wijaya diatas yang ternyata tidak hanya untuk vendor ponsel saja tapi juga untuk pemerintah. Jika  diksi aturan itu diperuntukan untuk vendor ponsel dan distributor, maka tekanan tersebut diperuntukan untuk pemerintah agar mengendalikan dan membuat aturan yang tidak bersifat ‘gimmick’ semata.

*untuk menyindir ‘gimmick’nya aturan TKDN, penulis membuat kutipan dari buku ‘klop’ Putu Wijaya dan memang ditujukan untuk tidak berpengaruh terhadap pemahaman keseluruhan tulisan agar ketika membaca artikel ini terasa betapa ‘gimmick’ nya aturan pemerintah. hehe.

refrensi:

http://kemenperin.go.id/artikel/12973/Aturan-TKDN-30-Perangkat-4G-Rampung-Oktober

Flash back/ Sejarah Perhitungan TKDN

About Badru Zaman

x

Check Also

Memperpanjang Umur di Orde Media Sosial

Penghujung tahun 2017 di awal abad 21 ditutup (dan dibuka) dengan angka-angka fantastis dari jagat ...